SURABAYA, Cakrawalanews.info – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya saat ini tengah menunggu arahan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait wacana kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bertujuan untuk efisiensi energi dan pengurangan kemacetan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa pihaknya belum mengambil langkah mandiri sebelum ada instruksi pusat karena koordinasi nasional menjadi prioritas dalam kebijakan ini.
“Soal WFH kita tunggu ya, arahan dari Pak Presiden (Prabowo Subianto),” ujar Wali Kota Eri pada hari Senin, 30 Maret 2026.
Eri Cahyadi menjelaskan bahwa selama ini Pemkot Surabaya sebenarnya tidak menerapkan skema WFH, melainkan konsep Work From Anywhere (WFA) yang lebih dinamis.
Dalam pelaksanaannya, para pegawai tidak sekadar berdiam di rumah, melainkan bekerja di lokasi yang lebih dekat dengan masyarakat agar pelayanan tetap berjalan optimal.
“Kalau Pemkot Surabaya itu tidak ada WFH, dulu-dulu yang ada WFA, jadi di mana? (pegawai) Pemerintah kota Surabaya dari dulu tidak pernah ada di kantor, tapi kantornya ada di Balai RW,” katanya.
Wali Kota Eri menilai konsep WFA tersebut memberikan fleksibilitas tinggi sekaligus mendekatkan birokrasi kepada warga di tingkat lingkungan terkecil.
Pemilihan lokasi kerja di Balai RW tersebut juga didasarkan pada pertimbangan domisili pegawai agar lebih efisien dalam hal mobilisasi.
“Makanya anywhere, kalau ini kan Work From Home (WFH), berarti nanti yang sama saja, kenapa dulu dia kerja di Balai RW, itu adalah mereka yang punya rumah terdekat di sana,” tuturnya.
Secara administratif, pusat pemerintahan memang berada di Balai Kota Surabaya, namun operasional pelayanan publik tersebar secara merata di berbagai titik Balai RW.
“Jadi kantornya di mana? Di pemerintah kota, di balai kota, tapi ngantornya (kerjanya) di Balai RW,” tegasnya.
Eri Cahyadi juga menekankan bahwa esensi dari kebijakan seperti WFH atau WFA adalah untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di lingkungan pemerintahan.
“Jadi terkait dengan WFA ini, kita tunggu arahan Presiden, tapi yang pasti untuk penghematan BBM, karena WFA itu maksudnya dibuat penghematan BBM,” jelasnya.
Sebagai skema alternatif jika WFH tidak diterapkan secara penuh, Pemkot Surabaya mempertimbangkan kebijakan wajib menggunakan transportasi umum bagi para ASN.
Rencana ini akan menyasar pegawai yang bekerja di lingkungan Balai Kota maupun kantor-kantor kecamatan untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.
“Maka sepertinya tahun sebelumnya, yang pernah-pernah kita lakukan, maka nanti satu hari kita akan ambil yang namanya pegawai negeri yang kantornya di balai kota atau di kantor manapun, tidak boleh menggunakan kendaraan pribadi, tapi menggunakan kendaraan umum,” ungkapnya.
Kondisi geografis juga menjadi pertimbangan penting karena tidak semua pegawai Pemkot Surabaya berdomisili di dalam wilayah kota.
Bagi yang tinggal di lingkungan sekitar kantor, Eri Cahyadi menyarankan penggunaan sepeda sebagai moda transportasi yang paling ramah lingkungan.
“Kalau ada yang rumahnya dekat, ketika ngantor di Balai RW cukup naik sepeda, tapi karena pegawai negerinya Surabaya, PNS-nya itu ada yang rumahnya Sidoarjo, rumahnya Gresik, nah, itu makanya kita minta untuk menggunakan transportasi umum,” paparnya.
Mengenai penentuan hari pelaksanaan, Wali Kota Eri menyebutkan bahwa pemilihan hari Jumat masih bersifat kemungkinan dan menunggu keputusan resmi.
“InsyaAllah, kalau nanti (arahan) WFH nya dari Pak Presiden hari Jumat, tapi kita nanti lihat lihat lagi ya,” katanya.
Menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menerapkan WFH pada hari Rabu, Eri Cahyadi menyatakan bahwa pihaknya memiliki pertimbangan berbeda dalam memilih hari kerja fleksibel.
Pemkot Surabaya lebih memilih hari yang tidak berdekatan dengan akhir pekan atau libur nasional agar pengawasan terhadap produktivitas pegawai tetap bisa dilakukan secara ketat.
“Kalau kami memang sepakat tidak di hari yang mendekati liburan atau setelah liburan, sehingga bisa mengontrol bagaimana itu hasil pekerjaannya seperti apa,” ujarnya.
Namun demikian, Wali Kota Eri memastikan bahwa Pemkot Surabaya akan patuh sepenuhnya jika pemerintah pusat nantinya menetapkan hari tertentu secara nasional.
“Tapi kembali lagi, kalau itu sudah ditetapkan oleh kementerian hari apa, maka semua daerah harus mengikuti, tapi kami memang berharapnya tidak di hari mendekati liburan atau sesudah liburan,” pungkasnya.(wan/an)
