Jakarta, CakrawalaNews.co – Ada perjalanan panjang sebelum nama Muhammad Sarmuji sampai ke jajaran menteri Kabinet Merah Putih.
Dari ruang organisasi mahasiswa di Jember, panggung politik kepemudaan, gedung parlemen, hingga struktur puncak Partai Golkar, perjalanan itu membentuk jalur politik Sarmuji selama lebih dari dua dekade.
Kini, jalur tersebut membawanya ke kursi Menteri Perindustrian.
Sarmuji resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Perindustrian di Istana Negara, Kamis, 1 Oktober 2026.
Ia menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Di hadapan Presiden, Sarmuji mengucapkan sumpah jabatan sebagai bagian dari proses peralihan tugas tersebut.
“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya,” ucap Sarmuji dalam sumpahnya di Istana Negara, Kamis, 1 Oktober 2026.
Namun, jabatan menteri bagi Sarmuji bukanlah titik awal.
Justru, kursi tersebut menjadi babak baru dari perjalanan yang sudah ditempuh sejak masa mahasiswa.
Dari Surabaya, Tempuh Jalan Organisasi
Sarmuji lahir di Surabaya, Jawa Timur, 10 Juni 1974. Masa pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di kota kelahirannya.
Langkah berikutnya membawa Sarmuji ke Universitas Jember.
Di kampus itu, ia mengambil bidang manajemen dan menyelesaikan pendidikan sarjana pada 2000.
Dunia kampus rupanya tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu.
Sarmuji mulai membangun pengalaman kepemimpinan melalui organisasi mahasiswa. Pada 1996-1998, ia dipercaya menjadi Ketua Koperasi Mahasiswa Universitas Jember.
Dua tahun berikutnya, ia memimpin Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember pada 1998-2000.
Dari Jember, kiprahnya bergerak ke tingkat nasional. Sarmuji kemudian tercatat sebagai Ketua Pengurus Besar HMI pada 2001-2002.
Jejak organisasi itu terus berlanjut.
Ia menjadi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) pada 2003-2009, Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pada 2008-2011, serta Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pada 2010-2015.
Di tengah perjalanan tersebut, Sarmuji juga melanjutkan pendidikan.
Ia mengambil program pascasarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, jurusan ilmu administrasi. Pendidikan itu diselesaikannya pada 2005.
Sebelum ke Parlemen, Pacu Dapur Fraksi
Sarmuji tidak langsung masuk ke parlemen sebagai legislator.
Sebelumnya, ia sempat bekerja sebagai konsultan di PT Himais Optima pada 2002-2010.
Pengalaman lain datang dari lingkungan DPR RI. Pada 2007-2014, Sarmuji menjadi tenaga ahli Fraksi Partai Golkar.
Posisi itu memberinya kesempatan untuk berhadapan langsung dengan isu-isu yang berkembang di parlemen. Ia kemudian dipercaya menjadi koordinator tenaga ahli fraksi.
Majalah Parlementaria DPR mencatat, posisi tersebut menuntut Sarmuji mengikuti beragam isu yang berkembang di DPR.
Pandangan fraksi perlu dikaji sebelum disampaikan kepada pimpinan fraksi.
Pengalaman tersebut menjadi semacam ruang belajar sebelum Sarmuji akhirnya duduk sebagai anggota DPR RI.
Pada Pemilu 2014, ia terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VI melalui Partai Golkar.
Kepercayaan itu berlanjut pada dua pemilu berikutnya. Sarmuji kembali terpilih pada Pemilu 2019 dan 2024.
Pada Pemilu 2024, data Komisi Pemilihan Umum mencatat Sarmuji memperoleh 57.586 suara sah dari Dapil Jawa Timur VI.
Dari Keuangan, BUMN, hingga Industri
Lintasan Sarmuji di DPR juga mempertemukannya dengan isu-isu yang kini menjadi bagian penting dari pekerjaannya sebagai menteri.
Pada periode awal sebagai legislator, ia ditempatkan di Komisi XI DPR RI yang membidangi sektor keuangan.
Setelah itu, Sarmuji bergeser ke Komisi VI DPR RI.
Komisi ini bersinggungan dengan sejumlah sektor ekonomi strategis, mulai dari perdagangan, perindustrian, investasi, hingga badan usaha milik negara (BUMN).
Pengalaman tersebut membuat isu ekonomi bukan wilayah yang sepenuhnya baru bagi Sarmuji.
Pada Maret 2024, misalnya, ketika menjabat Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji memimpin rapat dengar pendapat dengan jajaran direksi Pertamina.
Salah satu perhatian rapat adalah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG) menjelang periode mudik Lebaran.
Beberapa bulan kemudian, pada Juni 2024, ia tercatat menjadi Ketua Panitia Kerja Timah Komisi VI DPR RI yang meninjau kawasan pertambangan timah milik PT Timah serta pertambangan ilegal di Bangka Belitung.
Pada Agustus 2024, perhatian Sarmuji kembali bersinggungan dengan sektor energi.
Saat memimpin kunjungan kerja Komisi VI ke Badung, Bali, ia menyoroti kebutuhan energi di kawasan yang menjadi salah satu pusat pariwisata tersebut.
Rentetan pengalaman tersebut menjadi bagian dari rekam jejak Sarmuji sebelum akhirnya berpindah dari ruang legislasi menuju kursi eksekutif.
Dari Ketua Golkar Jatim ke Sekjen DPP
Di luar parlemen, posisi Sarmuji di Partai Golkar juga terus bergerak naik.
Ia pernah memimpin DPD Partai Golkar Jawa Timur pada 2020-2024.
Setelah itu, pada 2024, Sarmuji dipercaya menjadi Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar untuk periode kepengurusan 2024-2029.
Jabatan tersebut menempatkannya di lingkar strategis partai.
Pada 2026, Sarmuji masih menjalankan tugas sebagai Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR RI.
Dari posisi itu, ia tetap aktif menyuarakan isu ekonomi dan kebijakan pemerintah.
Pada Juni 2026, misalnya, Sarmuji menilai penurunan harga minyak dunia dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi fiskal.
Sementara pada April 2026, ia menyoroti ketahanan energi nasional di tengah gejolak geopolitik dan kenaikan harga minyak dunia.
Sarmuji ketika itu menekankan pentingnya diversifikasi energi agar Indonesia tidak terlalu rentan terhadap gejolak pasar global.
Kini, sebagian isu yang selama ini dibahasnya dari bangku parlemen berada di meja kerjanya sendiri.
Masuk Babak Baru di Kementerian Perindustrian
Sebagai Menteri Perindustrian, Sarmuji berhadapan dengan kementerian yang ruang kerjanya tidak kecil.
Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2024 menempatkan Kementerian Perindustrian sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Ruang kerjanya mencakup pembangunan sumber daya industri, sarana dan prasarana industri, pemberdayaan industri, pengembangan perwilayahan industri, hingga penguatan industri 4.0.
Kementerian ini juga mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha serta kawasan industri.
Artinya, perjalanan Sarmuji yang selama ini banyak bersentuhan dengan politik, parlemen, energi, perdagangan, BUMN, dan isu ekonomi kini memasuki arena yang lebih teknis.
Ia tidak lagi hanya membicarakan arah kebijakan dari ruang rapat DPR.
Sebagai menteri, Sarmuji berada di posisi yang ikut menentukan bagaimana kebijakan industri dirumuskan dan dijalankan.
Di titik inilah perjalanan panjangnya menemukan babak baru.
Aktivis mahasiswa asal Surabaya itu kini berada di salah satu kursi strategis pemerintahan.
Bekal organisasi, pengalaman legislatif, perjalanan panjang di Partai Golkar, serta persinggungannya dengan berbagai isu ekonomi menjadi bagian dari modal pengalaman yang dibawanya ke Kementerian Perindustrian.
Pelantikannya pada 1 Oktober 2026 pun bukan sekadar pergantian nama di kursi menteri.
Dari orang yang selama bertahun-tahun turut membahas kebijakan, menjadi orang yang kini dipercaya untuk menjalankannya. (*)
