Surabaya. Cakrawalanews.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendesak pemerintah memperkuat pengawasan dan mengaudit perizinan pertambangan secara menyeluruh, mulai dari legalitas usaha, dampak lingkungan, keselamatan warga, hingga kepatuhan terhadap kewajiban pendapatan asli daerah (PAD).
“Penertiban pertambangan harus dilakukan secara menyeluruh, transparan dan tidak tebang pilih,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim Wara Sundari Renny Pramana, melalui keterangan yang diterima di Surabaya, Sabtu (10/10/2026).
Hal ini menyusul keberatan warga Desa Puncu dan Desa Satak, Kabupaten Kediri, terhadap rencana pertambangan pasir, batu, dan kerikil (sirtu) yang dikaitkan dengan PT Epas.
