Surabaya, CakrawalaNews.co – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya memperbaiki sistem pelayanan dan fasilitas fisik seluruh Puskesmas pada 2027 mendapat sorotan dari DPRD Surabaya.
Komisi D meminta rencana tersebut dibarengi kejelasan anggaran hingga tingkat masing-masing Puskesmas.
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dokter Michael Leksodimulyo, menilai pembenahan Puskesmas tidak cukup hanya dengan memperbaiki tampilan bangunan.
Menurutnya, Pemkot harus menyusun skala prioritas berdasarkan tingkat kerusakan serta memastikan fasilitas dasar dan pelayanan kesehatan benar-benar berfungsi.
Ia mencontohkan Puskesmas Peneleh yang sebelumnya pernah menjadi lokasi inspeksi Komisi D.
Kondisi sejumlah ruangan di fasilitas kesehatan tersebut dinilai membutuhkan pembenahan.
“Yang pertama itu harus dilihat kondisi prioritas ya, seperti Puskesmas Peneleh misalnya. Puskesmas Peneleh itu Komisi D sudah pernah sidak ke sana dan ya kondisinya perlu diperbaiki ya, adanya ruangan-ruangan yang harus diperbaiki,” kata Michael pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Michael juga menyoroti persoalan akses pelayanan apabila sebuah Puskesmas ditetapkan beroperasi 24 jam.
Ia meminta jangan sampai klaim pelayanan 24 jam tidak sejalan dengan kondisi di lapangan.
“Kalau memang menetapkan 24 jam, maka yang terjadi jangan sampai untuk pagarnya rumah sakit Peneleh atau Puskesmas itu digembok. Karena itu menyakitkan hati masyarakat, di situ ditulis pelayanan 24 jam tapi pagarnya digembok,” ujarnya.
Selain bangunan, Komisi D meminta Pemkot memastikan instalasi listrik, air, ruang pelayanan, fasilitas lansia dan difabel hingga sarana kegawatdaruratan berada dalam kondisi layak.
Michael mengingatkan, fasilitas vital seperti oksigen tidak boleh sampai kosong ketika dibutuhkan pasien.
Ia menuturkan pengalamannya saat melihat kondisi Puskesmas Gubeng.
