Surabaya, CakrawalaNews.co – Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan instansi vertikal mencermati perkembangan situasi politik menjelang akhir Oktober 2026.
Unsur pimpinan DPRD Surabaya itu menyarankan penguatan mitigasi melalui penyusunan perkiraan kejadian atau kirka, serta mempertimbangkan penundaan sementara agenda penertiban yang berpotensi memicu gesekan di tengah masyarakat.
Menurutnya, langkah antisipasi diperlukan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), sekaligus memastikan dinamika politik dan penyampaian aspirasi publik tidak berkembang menjadi konflik di lapangan.
“Saya berharap kepada seluruh stakeholder di Kota Surabaya, baik pemerintah kota maupun instansi-instansi vertikal yang ada di Kota Surabaya, mencermati situasi ini dengan baik. Untuk itu, saya berharap segala rencana penertiban, penyegelan, hal-hal yang bisa menjadi pemantik disharmonisasi di tengah masyarakat itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu,” ujarnya ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Sabtu, 24 Oktober 2026.
Politisi yang akrab disapa Mas Toni ini menilai, perkiraan kejadian atau kirka dapat menjadi instrumen untuk membaca potensi kerawanan dan menyiapkan langkah antisipasi.
Melalui pemetaan tersebut, pemerintah daerah bersama instansi terkait diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi sosial sebelum menjalankan agenda yang berpotensi mengundang konsentrasi massa.
