Surabaya. Cakrawalanews.info – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mendukung Upaya Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan membuka kran impor sapi. Namun pemerintah diingatkan agar tidak mengimpor dalam bentuk daging untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan bisa melindungi peternak lokal. Hal ini disampaikan, Anggota DPRD Jatim, dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana.
Lebih lanjut disampaikan, ada sejumlah permintaan untuk menjaga kesejahteraan peternak lokal. Meski kebutuhan daging dalam negeri tidak mencukupi, Impor sebaiknya dalam bentuk sapi “Kalau sapi ndak apa-apa ya, kalau daging jangan. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus agar kebijakan ini tidak merugikan peternak lokal,”pinta Bunda Renny, sapaan akrabnya, dikonfirmasi, Rabu (2/7/2025)
Advertising
Advertising
Ia menjelaskan, sapi impor yang masuk biasanya akan disilangkan dengan sapi lokal untuk meningkatkan kualitas bibit ternak domestik. Hal ini untuk membentuk keseimbangan dan harga baru. “Kalau berbentuk sapi masih oke, kalau berbentuk daging itu ngeri. Pasti akan mengurangi daya saing peternak lokal. In sya Allah tidak akan menimbulkan dampak negatif kebijakan ini,” paparnya anggota Dapil Kediri raya ini.
Bunda Renny yang juga Bendahara DPD PDI-P Jatim ini menegaskan, impor sapi juga harus di dukung kebijakan yang mendukung keberadaan peternak lokal. Mulai dari penyediaan bibit unggul, pakan yang berkualitas, hingga penanganan penyakit ternak. “Ini penting agar peternak tetap sejahtera dan mampu bersaing di pasar yang makin kompetitif,” harapnya.
Maka itu Bunda Renny berharap dengan kebijakan impor sapi, kebutuhan daging di Jawa Timur dan Indonesia secara umum dapat terpenuhi tanpa menimbulkan masalah bagi peternak lokal.
Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur, Oni Setiawan, menegaskan penghapusan kuota impor sapi yang diharap pemerintah sebagai langkah strategis juga harus didukung dengan kebijakan melindungi peternak lokal. Apalagi, Jawa Timur merupakan salah satu lumbung sapi terbesar nasional yang seharusnya mendapatkan perlindungan khusus dari pemerintah. “Jatim adalah salah satu lumbungnya sapi untuk stok nasional. Maka perlu perlindungan khusus. Jangan sampai sapi impor malah menjatuhkan harga sapi lokal Jatim,” tegasnya.
Oni yang juga Anggota Fraksi PDIP DPRD Jawa Timur itu menyebut, bahwa keberadaan sapi impor kerap membuat harga pasar lokal terguncang, merugikan peternak kecil yang mengandalkan hasil ternaknya untuk bertahan hidup. “Ini yang juga harus diperhatikan dengan serius okej pemerintah atas kebijakannya itu,” ungkapnya.
Oni berharap kebijakan penghapusan kuota impor akkan menciptakan ekosistem yang lebih sehat bagi industri peternakan lokal. “Yang terpenting lagi, pemerintah juga harus memperhatikan peternak lokal, baik dari segi bibit, kualitas pakan, kesehatan dimonitor betul. Supaya mereka juga bisa bersaing menghadapi kebijakan ini,” lanjutnya mempertegas.
Seperti diketahui, Kementerian Perdagangan resmi membuka kuota impor sapi untuk tahun 2025 sebagai langkah strategis mengatasi defisit pasokan daging sapi dalam negeri. Berdasarkan data Kemendag, kebutuhan daging sapi nasional mencapai sekitar 700 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 65 persen dari kebutuhan tersebut.
Untuk semester pertama 2025, pemerintah menetapkan kuota impor sebanyak 50 ribu ekor sapi dengan tujuan menstabilkan pasokan dan harga daging sapi di pasar nasional, termasuk di Jawa Timur yang menjadi salah satu provinsi dengan konsumsi daging sapi tinggi.
Data dari Dinas Peternakan Jawa Timur menunjukkan bahwa stok sapi potong di wilayah ini pada awal 2025 tercatat sekitar 1,2 juta ekor. Namun, jumlah tersebut masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan daging sapi yang terus meningkat, terutama menjelang musim libur dan hari besar keagamaan. (Caa)
