Cakrawalanews.info – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menekankan bahwa digitalisasi sistem penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) adalah langkah krusial untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengoptimalkan efisiensi anggaran negara.
Penegasan ini disampaikan Tito dalam Rapat Sosialisasi Tingkat Nasional Piloting Digitalisasi Bansos di Kantor Kemendagri, Kamis (4/12/2025).
Sponsor
Mendagri menyoroti tantangan serius dalam penyaluran bansos: ketidakakuratan data penerima. Data yang dinamis seringkali tidak diperbarui, sehingga menimbulkan masalah ‘bocor’ atau penyaluran yang tidak tepat.
”Ada penerima bansos yang sudah mendapatkan pekerjaan seperti menjadi ASN, dan ada juga yang wafat,” ujar Tito.
Tito mengingatkan bahwa penyaluran bansos adalah amanah konstitusi dan tugas negara, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadikan urusan sosial sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar yang harus dianggarkan pemerintah daerah.
Melalui pilot project digitalisasi ini, pemerintah berupaya membangun sistem terpadu yang lebih responsif. Digitalisasi diharapkan dapat menyinkronkan data secara real-time, meminimalisir duplikasi, dan mencegah kebocoran anggaran.
Anggaran Bansos 2025 Meningkat jadi Rp110 Triliun
Di sisi lain, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkapkan adanya peningkatan alokasi anggaran bansos tahun 2025 menjadi lebih dari Rp110 triliun, naik dari sebelumnya sekitar Rp75 triliun. Peningkatan ini merupakan bentuk perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlindungan kelompok rentan.
“Peningkatan anggaran mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan Sembako. Ini bentuk atensi dari Presiden Prabowo agar bantuan benar-benar diterima oleh mereka yang berhak dan tepat sasaran,” kata Mensos pada Jumat (7/11/2025).( wa/infp)
