CakrawalaNews.co – Tingginya angka antrean warga untuk mendapatkan hunian layak di Kota Surabaya menjadi perhatian kalangan DPRD.
Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menyebut krisis hunian ini perlu ditangani dengan pendekatan non-konvensional. Salah satu solusi yang dia tawarkan adalah mengintegrasikan pembangunan rusunawa dengan revitalisasi pasar tradisional.
Advertising
Advertising
“Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan hunian vertikal di Surabaya sudah sangat mendesak dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan biasa,” ujar Yona usai rapat Pansus Hunian Layak di Gedung DPRD, Kamis (10/7/2025).
Politisi yang akrab disapa Cak Yebe ini menyebut, hingga Maret 2025, jumlah pendaftar rusunawa milik Pemkot mencapai 14 ribu orang. Sementara, unit yang tersedia hanya 5.233 unit di 23 lokasi rusun.
Untuk menjawab hal tersebut dirinya mengusulkan konsep rusun-pasar seperti yang diterapkan di Jakarta yakni Rusunawa Pasar Rumput. Bangunan tersebut memadukan fungsi pasar di tiga lantai terbawah, dengan hunian vertikal sebanyak 1.984 unit di lantai atas.
“Rusunawa Pasar Rumput itu menarik karena menggabungkan tiga lantai pasar di bawah, dan lantai empat hingga dua puluh lima digunakan untuk hunian. Konsep ini bisa diadopsi di Surabaya,” jelasnya.
Menurut Yona, sejumlah pasar tradisional di Surabaya seperti Pasar Keputran, Pasar Tambakrejo, dan Pasar Wonokromo memiliki potensi besar untuk dirombak dengan konsep serupa. Ia mencontohkan model di Tambakrejo yang sudah dimanfaatkan sebagai pusat perbelanjaan Kaza Mall dan hotel di atasnya.
“Kalau kita bisa kembangkan lagi model seperti ini, pasar jadi lebih hidup karena penghuni rusun langsung menjadi pelanggan tetap. Fungsi ekonomi dan sosial bisa jalan bersamaan,” paparnya.
Ia juga menekankan bahwa keterbatasan lahan di tengah kota tak bisa diabaikan. Pembangunan vertikal dengan memadukan fungsi sosial dan ekonomi menjadi solusi realistis.
“Revitalisasi pasar Keputran dengan model rusunawa di atasnya adalah contoh konkret yang bisa segera dipertimbangkan,” tambahnya.
Cak Yebe menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemkot, swasta, dan pemangku kepentingan lainnya. Menurutnya, pembangunan rusun terintegrasi tidak akan berjalan efektif jika hanya mengandalkan anggaran daerah.
“Wali Kota sendiri sudah bilang, Surabaya tidak bisa dibangun sendiri. Maka dari itu, Pansus telah mengundang pihak swasta seperti REI, Apersi, dan YKP untuk bersama-sama menyikapi itikad baik Pemkot ini,” ujarnya.
Lebih dari itu, ia mendorong adanya keterbukaan dari Pemkot agar para pengembang lokal bisa dilibatkan lebih luas.
“Tentunya yang terpenting adalah keterbukaan dari Pemkot dengan memberikan ruang kepada para pengembang kita,” tegasnya.
Dalam upaya mempercepat penanganan krisis hunian, Cak Yebe juga menggarisbawahi pentingnya keterlibatan media untuk membantu menyebarluaskan informasi program-program strategis milik pemerintah daerah.
“Program Pemkot kadang sudah bagus, tapi kurang gaungnya. Mari kita libatkan unsur media, ajak mereka lebih sering mempublikasikan aset-aset milik Pemkot,” pungkasnya.
