Cakrawalanews.info, – Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, mengungkapkan pandangan kritis terkait maraknya sengketa lahan dan pencemaran lingkungan di tanah air. Dalam diskusi publik yang digelar oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur di Surabaya pada Minggu, Busyro menyebutkan bahwa rentetan konflik tersebut memiliki kaitan erat dengan implementasi sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN).
Berdasarkan analisisnya, terdapat kesamaan karakteristik pada berbagai titik konflik di Indonesia, di mana objek lahan yang dipersengketakan umumnya merupakan area yang diproyeksikan masuk dalam skema PSN.
Sponsor
Fenomena ini terlihat jelas pada kasus-kasus besar seperti yang terjadi di Pulau Rempang (Riau), Ternate, Morowali, hingga Desa Wadas di Purworejo. Menurut Busyro, seluruh kejadian tersebut, termasuk adanya kriminalisasi terhadap warga, merupakan dampak hulu dari kebijakan pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Busyro menjelaskan bahwa riset yang dilakukan bersama sejumlah lembaga kredibel menunjukkan adanya pola sistematis.
Konflik-konflik tersebut berakar pada agenda hilirisasi tambang yang payung hukumnya bersumber dari Undang-Undang Cipta Kerja serta UU Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Regulasi inilah yang kemudian diimplementasikan secara masif melalui PSN sejak era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Menyikapi temuan tersebut, Busyro mengaku telah menempuh langkah formal dengan melaporkan berbagai indikasi permasalahan kepada aparat penegak hukum, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Langkah ini diambil dengan harapan lembaga terkait dapat menjalankan fungsinya dalam mencegah terjadinya konflik serupa di masa mendatang. Ia juga menitipkan pesan khusus bagi kader Muhammadiyah, terutama di Jawa Timur, agar lebih peka dalam menjaga kedaulatan alam dan mengawal keselarasan antara manusia dan lingkungan demi menghindari terjadinya sengketa serupa di wilayah mereka.(wa/ar)
