CakrawalaNews.co – Upaya menghadirkan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terus dilakukan Panitia Khusus (Pansus) Raperda Hunian Layak DPRD Kota Surabaya.
Salah satu langkah konkret yakni melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025), untuk meninjau langsung praktik baik pengadaan rumah terjangkau.
Advertising
Advertising
Dalam kunjungan tersebut, pansus mendatangi kawasan Perumahan Bumi Svarga Asri (BSA) di Desa Margosari, Kecamatan Limbangan. Perumahan ini berdiri di atas lahan seluas 4,2 hektare dengan total 386 unit rumah tipe 36/60, dan menyasar warga MBR, termasuk kalangan tenaga pengajar.
“Perumahan BSA ini berdiri di atas lahan 4,2 hektare dengan total 386 unit rumah. Ini yang kami pelajari, apakah akan ada tahap-tahap berikutnya dengan konsep serupa,” ujar Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko.
Menariknya, Pemkab Kendal memberi prioritas kepada profesi guru sebagai penerima manfaat hunian. Pola afirmatif ini dinilai layak untuk diadopsi di Surabaya.
“Luar biasa, pemerintah Kendal memprioritaskan para guru untuk mendapatkan rumah di BSA. Ini akan kami adopsi sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Surabaya,” tambahnya yang akrab disapa Cak YeBe.
Pansus menilai, setiap daerah semestinya memiliki grand design penyediaan rumah murah yang dilengkapi target capaian dan tenggat waktu jelas. Hal ini dinilai penting untuk menyusun strategi penanganan backlog perumahan secara terukur.
“Kami ingin tahu, berapa target ribuan unit rumah yang ingin disediakan pemerintah Kendal untuk MBR dalam beberapa tahun ke depan. Kalau Kendal bisa, Surabaya tentu tidak ada alasan untuk kesulitan,” tegas politisi Partai Gerindra itu.
Dalam diskusi bersama jajaran Pemkab Kendal, Disperkim, Kantor Pertanahan, Dinas PUPR, serta pengembang PT Asattu, pansus mendapatkan paparan lengkap tentang skema pembangunan perumahan MBR.
Tak hanya rumah tapak, BSA juga dilengkapi dua blok rumah susun sederhana milik (rusunami) serta sembilan unit ruko yang menopang kebutuhan kawasan.
Diketahui, seluruh kawasan BSA berdiri di atas tanah milik Bank Tanah Negara yang dikelola ATR/BPN. Rumah-rumah di kawasan ini dirancang dengan pendekatan ramah lingkungan atau green housing.
Pansus juga sempat berdialog dengan salah satu penghuni, Tusyani, seorang tukang bangunan yang kini tinggal di BSA melalui skema pembiayaan terjangkau.
“Total Down Payment saya Rp5 juta, angsurannya Rp1.060.000 per bulan dengan tenor 240 bulan,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Pansus Raperda Hunian Layak, Mohammad Saifuddin menyoroti ketersediaan lahan di Surabaya yang masih memungkinkan untuk pengembangan perumahan MBR, terutama di kawasan barat dan timur.
“Surabaya punya lahan di barat dan timur, meski kontur lahannya berbeda. Di timur, pembangunan vertical housing masih sangat mungkin,” kata politisi Demokrat tersebut.
Berdasarkan data, Kendal menargetkan pembangunan 3.400 unit rumah bagi MBR dari total 34.000 warga MBR yang terdata. Skema pemanfaatan lahan Bank Tanah Negara dianggap sebagai langkah efektif dan berkelanjutan.
“Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penyusunan Raperda Hunian Layak Surabaya agar lebih adaptif, mengutamakan kebutuhan warga MBR, serta memperhatikan keberlanjutan konsep hunian yang ramah lingkungan,” pungkas Saifuddin.
