Surabaya, CakrawalaNews.co – DPRD Kota Surabaya menyiapkan mekanisme public hearing atau dengar pendapat publik dalam perubahan keempat Tata Tertib (Tatib) DPRD.
Forum ini diusulkan untuk memperluas pelibatan masyarakat dalam pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda), sehingga masukan dari kelompok yang terdampak kebijakan dapat disampaikan sebelum aturan disahkan.
Ketua Pansus Tatib DPRD Surabaya, Pdt. Rio Pattiselanno, mengatakan usulan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam perubahan tata tertib yang kini dibahas Pansus.
Gagasan itu muncul setelah pihaknya mempelajari praktik serupa di sejumlah daerah, termasuk Kabupaten Tuban yang telah menerapkannya sejak 2024.
Menurut Rio, public hearing memiliki fungsi berbeda dengan reses.
Forum tersebut bukan untuk menjaring aspirasi umum masyarakat, melainkan memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengetahui rancangan peraturan yang sedang dibahas, menyampaikan pendapat, serta memperoleh penjelasan dari DPRD.
“Public hearing ini beda dengan reses. Tidak ada agenda untuk menyampaikan aspirasi umum. Yang kita lakukan adalah menyosialisasikan rancangan peraturan daerah dan meminta masukan masyarakat terkait rancangan tersebut,” jelas Rio.
Ia menjelaskan, pelibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan bagian penting dari proses legislasi.
Karena itu, DPRD perlu memastikan pihak-pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat sebelum sebuah raperda ditetapkan menjadi peraturan daerah.
