Pembangunan kota selalu membawa perubahan. Jalan dibangun, konektivitas diperbaiki, kawasan berkembang, investasi bergerak dan aktivitas ekonomi tumbuh.
Surabaya sedang berada dalam fase perubahan tersebut. Terutama di kawasan Surabaya Barat, pembangunan infrastruktur secara perlahan mengubah wajah kawasan. Akses jalan yang semakin baik membuka mobilitas baru, mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya tarik kawasan bagi investasi.
Radial Road Lontar adalah salah satu contohnya. Kehadiran akses baru tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan lalu lintas, tetapi juga membawa konsekuensi terhadap perkembangan kawasan di sekitarnya.
Secara ekonomi, perubahan itu tentu positif. Akses yang semakin baik dapat mempercepat mobilitas orang dan barang, membuka peluang usaha serta meningkatkan nilai ekonomi sebuah kawasan.
Namun pembangunan kota tidak pernah berlangsung di ruang kosong.
Di sekitar jalan yang dibangun terdapat kampung yang telah lebih dahulu hidup. Ada rumah warga, warung, usaha kecil, lahan keluarga, komunitas dan kehidupan sosial yang terbentuk selama bertahun-tahun.
Ketika jalan berubah, lingkungan di sekitarnya ikut berubah.
Ketika kawasan berkembang, nilai tanah dapat meningkat.
Ketika aktivitas ekonomi tumbuh, fungsi ruang juga dapat bergeser.
Dan ketika perubahan itu terjadi, muncul satu pertanyaan yang tidak kalah penting dari pertanyaan tentang berapa panjang jalan yang dibangun:
Apakah warga kampung ikut berkembang bersama kawasan yang mereka tempati?
Inilah yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan Surabaya ke depan.
Sebab kenaikan nilai sebuah kawasan tidak otomatis berarti kenaikan kesejahteraan seluruh warga yang tinggal di dalamnya.
Nilai tanah dapat meningkat lebih cepat daripada pendapatan masyarakat. Investasi dapat tumbuh lebih cepat daripada kemampuan usaha kecil beradaptasi. Kawasan dapat berubah menjadi semakin modern, sementara sebagian warga lama masih berhadapan dengan persoalan ekonomi yang sama.
Karena itu, pembangunan tidak cukup diukur dari output fisik. Jalan yang selesai dibangun adalah output.
Dimana Kawasan yang semakin terkoneksi adalah manfaat awal. Tetapi ukuran yang lebih penting adalah outcome: apakah konektivitas tersebut benar-benar membuka kesempatan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup warga?
Di sinilah gagasan Kampung Pancasila memperoleh relevansi yang lebih besar. Kampung Pancasila tidak seharusnya hadir hanya untuk berhenti pada papan nama, atribut lingkungan atau kegiatan seremonial.
Ia semestinya menjadi cermin bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk ketika sebuah kampung menghadapi perubahan akibat pembangunan.
Disini keberadaan sila kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi sangat relevan.
Ketika sebuah kawasan berkembang, keadilan sosial tidak cukup dimaknai sebagai kesempatan semua orang untuk menikmati jalan yang lebih baik.
Keadilan juga berarti memastikan masyarakat yang terdampak perubahan memperoleh kesempatan untuk berkembang.
Ketika jalan baru membuka aktivitas ekonomi, warga kampung harus memiliki peluang untuk ikut masuk ke dalam aktivitas tersebut.
Ketika investasi datang, usaha lokal harus memiliki kesempatan untuk tumbuh.
Ketika nilai kawasan meningkat, warga perlu mendapatkan informasi dan pendampingan agar mampu menghadapi perubahan.
Dan ketika perubahan tata ruang terjadi, suara warga harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan.
Dengan cara pandang itu, Kampung Pancasila dapat menjadi instrumen sosial untuk memastikan pembangunan tidak meninggalkan masyarakat yang telah lebih dahulu hidup di kawasan tersebut.
Surabaya Barat dan Masa Depan Kampung
Perubahan Surabaya Barat memberikan gambaran penting mengenai tantangan tersebut. Kawasan yang dahulu memiliki karakter kampung dan permukiman kini berkembang berdampingan dengan pusat perdagangan, kawasan hunian, fasilitas publik dan jaringan jalan baru.
Perubahan itu tidak harus dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, perubahan merupakan bagian dari perkembangan kota.
Namun setiap perubahan membutuhkan kebijakan yang mampu mengelola dampaknya.
Misalnya, ketika pembangunan membuat nilai ekonomi kawasan meningkat, pemerintah perlu melihat apakah peningkatan tersebut juga diikuti peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat.
Apakah usaha warga memperoleh akses terhadap pasar baru?
Apakah warga mendapatkan peluang pekerjaan dari pertumbuhan kawasan?
