Surabaya. Cakrawalanews.info – Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan meningkatnya pengangguran pada 2026 mulai menjadi perhatian serius DPRD Jawa Timur. Fraksi PDIP DPRD Jatim menilai sampsi saat ini, sektor riil masih belum bergerak optimal.
“Kita harus jujur. Sektor riil kita belum berjalan baik. Ini ancaman bagi tenaga kerja kita khususnya di tahun 2026 mendatang. Belum lagi ditambah UMK 2026 yang akan naik,” ujar anggota Fraksi PDIP DPRD Jatim Hari Yulianto, Kamis (25/12/2025).
Sponsor
Menurut Hari, kondisi tersebut menuntut langkah antisipatif sejak dini. Salah satunya dengan memperkuat sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai penyangga ekonomi daerah.
Anggota Komisi E DPRD Jatim ini menegaskan pula, penciptaan lapangan kerja tidak bisa sepenuhnya bergantung pada pemerintah. Perlu desain yang mendorong masyarakat menciptakan peluang usaha sendiri.
“Bukan hanya pemerintah yang membuka kerja. Tapi bagaimana UMKM bisa tumbuh. Itu yang harus terus kita dorong,” tegasnya.
Dirinya menyebut, penguatan UMKM bisa dimulai dari hal paling sederhana. Mulai dari usaha tradisional hingga rintisan berbasis digital.
