Surabaya, CakrawalaNews.co – Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) sedang hangat dibahas.
Bukan cuma soal investasi dan pengelolaan sektor energi, tetapi juga menyangkut seberapa kuat negara memegang kendali atas sumber daya migas.
Persoalan tersebut dibedah Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) bersama PT Pertamina Hulu Energi dalam Seminar Nasional Masa Depan Hulu Migas Indonesia dalam Revisi UU Migas di Aula Keadilan FH UNAIR, Senin 12 Oktober 2026.
Forum tersebut menjadi ruang akademis untuk menguji arah perubahan regulasi migas, terutama agar kepentingan negara, kepastian investasi, dan tata kelola sektor energi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Wakil Dekan III FH UNAIR, Dr Maradona SH MH LLM, menilai penyusunan regulasi hulu migas tidak bisa hanya melihat satu kepentingan.
Ada tiga aspek yang harus dipertemukan, yakni penguasaan negara, kepastian investasi, serta akuntabilitas pengelolaan.
“Ketiga hal tersebut bukanlah kepentingan yang saling meniadakan, melainkan harus dirumuskan secara seimbang dalam satu desain norma yang konstitusional dan dapat dilaksanakan,” tegasnya.
Menurut Maradona, kampus memiliki posisi penting untuk menguji rancangan regulasi secara independen.
Terlebih, perjalanan revisi UU Migas membutuhkan pembahasan yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan tertentu, tetapi juga berpijak pada argumentasi akademis.
