Jakarta, cakrawalanews.co Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag untuk mempercepat Evaluasi Kinerja Vendor (PKP) atau penyedia barang/jasa tahun anggaran 2024.
Kepala Biro Umum, Aceng Abdul Azis, menyebutkan bahwa hingga saat ini, evaluasi yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah mencapai 70,38%.
Sponsor
Targetnya, evaluasi ini akan selesai 100% pada pekan kedua Desember 2025, sebelum dilanjutkan dengan penilaian untuk paket anggaran 2025.
Kerja sama dengan Itjen ini dilakukan untuk mencapai target pemenuhan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas-PK), yang menjadi perhatian Menteri Agama demi Indeks Integritas yang lebih baik dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ).
Irjen Kemenag, Khairunas, menekankan bahwa pencegahan korupsi adalah kewajiban. Sesuai Perpres 54/2018 tentang Stranas-PK, PPK wajib melakukan PKP dengan kriteria penilaian meliputi kualitas, kuantitas, biaya, waktu, dan layanan.
Khairunas memberikan peringatan tega
Satuan kerja (Satker) yang tidak melakukan PKP tahun 2024 akan dicatat oleh Itjen. Jika Satker tersebut memiliki rencana belanja modal atau pekerjaan di tahun 2026, akan diberikan catatan khusus untuk tidak dilanjutkan (diblokir/diblacklist).
Tindakan ini merupakan amanat perpres dan termasuk pelanggaran terhadap sumpah jabatan.
Dari pihak KPK, Tenaga Ahli Stranas PK, Bimo G Abdul Kadir, menambahkan bahwa sistem yang terintegrasi (e-audit) antara LKPP, BPKP, dan Kemenag akan diluncurkan pada 8 Desember.
Ramdhana dari KPK juga menegaskan, akan ada penguncian sistem di mana PPK yang belum menyelesaikan PKP tidak dapat melakukan pengadaan selanjutnya.( kmng)
