CakrawalaNews.co – DPRD Kota Surabaya melalui Panitia Khusus (Pansus) RPJMD menggelar rapat lanjutan pembahasan Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, Selasa (8/7/2025), di ruang Bamus lantai 2 Gedung DPRD Surabaya.
Ketua Pansus, Achmad Nurdjayanto, menegaskan bahwa seluruh masukan dari fraksi telah diakomodasi dan disinkronkan bersama Pemerintah Kota Surabaya.
Advertising
Advertising
“Prosesnya sudah panjang, mulai dari Musrenbang, pembahasan teknis dengan OPD, hingga finalisasi di DPRD. Kini tinggal menunggu pengesahan paripurna,” ujar Achmad seusai rapat.
RPJMD dijadwalkan akan disahkan dalam Rapat Paripurna pada Rabu (9/7/2025) pukul 13.00 WIB. Fokus utama dokumen ini mencakup pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari transportasi, pendidikan, hingga kesehatan.
Beberapa proyek besar seperti kelanjutan proyek JLLB dan JLLT, pembangunan flyover, serta diversi Gunungsari diprioritaskan untuk mengatasi persoalan banjir dan genangan yang ditargetkan tuntas pada 2027.
“Surabaya harus bebas dari genangan pada 2027. Karena itu, proyek infrastruktur seperti diversi sungai dan flyover menjadi kebutuhan mendesak,” tegasnya.
Dari sisi pembiayaan, RPJMD membuka ruang terhadap berbagai skema, namun DPRD tetap mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penambahan objek pajak, pencegahan kebocoran, serta pemanfaatan aset tak produktif.
“Proyeksi PAD lima tahun ke depan ditargetkan mencapai Rp13 triliun. Ini realistis jika Pemkot serius menggarap potensi yang ada,” jelas Achmad.
Ia juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah sakit baru di Surabaya Selatan dan Utara, serta penguatan layanan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH), termasuk integrasi BPJS dan penambahan puskesmas 24 jam.
“Pemerintah juga diminta menambah penanda visual agar warga tahu puskesmas mana yang bisa jadi rujukan saat darurat, terutama malam hari,” tambahnya.
Bidang pendidikan turut menjadi perhatian. Pemerintah didorong menambah fasilitas sekolah, terutama di kawasan padat seperti Sawahan, dengan mengoptimalkan aset lahan yang belum dimanfaatkan.
Dari sisi ekonomi, DPRD menilai perhatian terhadap UMKM, pariwisata, dan tenaga kerja lokal sudah berada di jalur yang tepat, sejalan dengan misi pertama Wali Kota Surabaya.
“Prioritas ketenagakerjaan bagi warga lokal dan penguatan UMKM harus jadi program konkret, bukan hanya janji,” tegasnya lagi.
Terkait pelestarian budaya, DPRD mengingatkan agar polemik lama tidak terulang.
“Sinkronisasi dengan Dinas Kebudayaan dan dinas teknis lainnya menjadi sangat penting agar tidak ada tumpang tindih,” pungkasnya.
