Cakrawalanews.info-Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa guna menangani dampak banjir meluas yang merendam ribuan hektare sawah di berbagai wilayah lumbung pangan nasional.
Wakil Ketua Harian DPP PKB, Najmi Mumtaza Rabbany, menegaskan bahwa bencana ini bukan lagi sekadar rutinitas tahunan, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Menurut pria yang akrab disapa Gus Najmi ini, negara tidak boleh hadir setengah hati dalam memberikan perlindungan kepada petani yang telah kehilangan modal serta harapan akibat sawah mereka terendam.
Sponsor
Kondisi memprihatinkan ini terlihat jelas di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta beberapa wilayah di Sumatera dan Sulawesi.
PKB menilai langkah awal yang krusial adalah pendataan akurat dan transparan agar seluruh petani terdampak mendapatkan bantuan tanpa terhambat kendala administrasi.
Mengingat biaya tanam mencapai Rp10-12 juta per hektare, potensi kerugian nasional diperkirakan menembus angka triliunan rupiah.
Oleh karena itu, pemerintah didesak untuk tidak hanya mengandalkan asuransi pertanian yang terbatas, melainkan menyediakan subsidi penggantian modal tanam secara langsung melalui alokasi anggaran darurat.
Selain penanganan jangka pendek, PKB mengingatkan pemerintah untuk memitigasi risiko kenaikan harga beras nasional akibat penurunan produksi padi. Gus Najmi menekankan agar situasi ini tidak dijadikan alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berisiko menekan harga gabah petani di masa mendatang.
Pemerintah diharapkan lebih fokus pada penguatan infrastruktur pertanian secara fundamental, seperti normalisasi sungai, perbaikan irigasi, dan penguatan tanggul, agar banjir tidak terus menjadi “ritual” yang menghantui petani setiap tahunnya.
Sebagai bentuk aksi nyata, PKB telah menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatif di semua tingkatan untuk mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat dan tepat sasaran.
PKB menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani, karena kedaulatan pangan nasional hanya dapat terwujud jika para produsen pangan tersebut mendapatkan perlindungan dan kebijakan yang adil dari negara.( wa/ar)
