CakrawalaNews.co – Wacana penulisan ulang sejarah Indonesia kembali memicu perdebatan di ruang publik. Bagi Wakil Ketua DPR RI bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra), Cucun Ahmad Syamsurijal, hal ini harus disikapi dengan arif dan tidak gegabah.
Ditegaskannya, sejarah bukan sekadar dokumen yang bisa diubah sesuka waktu. Ia adalah rekam jejak bangsa, dan harus diperlakukan dengan penuh kehati-hatian serta tanggung jawab.
Advertising
Advertising
“Sejarah bukan naskah bebas edit. Ia adalah ingatan kolektif bangsa yang disusun dari perjuangan, luka, harapan, dan cita-cita. Jika ada yang kurang, kita lengkapi. Jika ada yang tertinggal, kita angkat. Tapi bukan berarti kita menghapus atau mengaburkan yang sudah ada,” ujar Cucun seperti yang dikutip dari Parlementaria saat berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu (5/7/2025).
Legislator dari Dapil Jawa Barat II ini mengingatkan, istilah “penulisan ulang sejarah” sangat rawan ditafsirkan sebagai upaya mengutak-atik narasi, membolak-balik fakta, bahkan menggeser jasa para tokoh penting dalam perjalanan republik.
Karena itu, Cucun lebih memilih istilah “pemutakhiran sejarah” ketimbang penulisan ulang. Baginya, pemutakhiran adalah bagian dari proses intelektual yang sehat — ruang untuk menghadirkan fakta baru, namun tetap dalam koridor ilmiah dan objektif.
“Kalau ada catatan sejarah yang belum masuk dalam dokumen resmi bangsa, tentu kita harus mengakuinya. Tapi jangan terburu-buru diumumkan ke publik tanpa kajian mendalam dari para sejarawan, akademisi, dan tokoh masyarakat,” tegas politisi Fraksi PKB ini.
Ia juga mengingatkan bahwa sejarah sejatinya menjadi ruang pemersatu, bukan sumber konflik atau kegaduhan nasional. Untuk itulah, DPR RI berencana membentuk tim supervisi independen guna mengawal proses pemutakhiran sejarah secara proporsional dan lintas disiplin.
“Mari kita rawat sejarah dengan kebijaksanaan, bukan dengan ego zaman. Kita boleh menambah halaman, tapi jangan merobek lembaran,” ujarnya bijak.
Dalam pandangan Cucun, Indonesia memiliki banyak tokoh dan peristiwa yang layak dicatat, bukan untuk menggantikan atau menghapus sejarah sebelumnya, melainkan memperkaya narasi besar bangsa — narasi yang inklusif, adil, dan menghormati keberagaman kontribusi anak negeri.
“Sejarah adalah milik kita bersama. Mari kita jaga keutuhannya, kita perbaiki kekurangannya, dan kita wariskan dengan penuh kehormatan kepada generasi yang akan datang,” pungkas pimpinan DPR RI Koordinator Kesejahteraan Rakyat tersebut.
